Ecobiz.asia – PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan sektor ketenagalistrikan, Kamis (22/5/2025), di Banda Aceh.
Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya percepatan transisi energi dan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, mengatakan bahwa sinergi lintas sektor ini merupakan langkah strategis menuju target Net Zero Emissions.
Baca juga: Hijaukan Ekosistem, Kuatkan Ekonomi: PLN NP Dukung Hutan Produksi di Hulu Ciliwung
Ia juga menyatakan kesiapan PLN dalam menyambut investor untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis hidro, dengan catatan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan, khususnya daerah aliran sungai (DAS).
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Mundhakir, menuturkan bahwa nota kesepahaman ini akan menjadi proyek percontohan untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), PLTMH, dan Pembangkit Listrik Tenaga Piko Hidro (PLTPH) di Indonesia.
Menurut data PLN, hingga kini pemanfaatan energi hidro di Aceh baru mencapai 34,12 megawatt (MW) dari total potensi 3.619 MW. Di Gayo Lues sendiri, terdapat 16 lokasi potensial pengembangan PLTMH, dengan tiga lokasi prioritas yaitu Aih Selah, Aih Nuso, dan Nengar II.
Baca juga: RUPTL 2025–2034: Ambisi Transisi Energi Hijau dan Tantangan Implementasi
Bupati Gayo Lues, Suhaidi, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.
Ia berharap wilayahnya dapat menjadi prioritas nasional dalam pengembangan ketenagalistrikan, mengingat potensi besar yang dimiliki, termasuk tiga DAS yang belum dimanfaatkan secara optimal.
“Pemanfaatan sumber daya ini sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah siap bekerja sama dengan para investor,” ujar Suhaidi.
PLN menyebut, kerja sama ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kemandirian energi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, tetapi juga sebagai upaya menurunkan emisi karbon sejalan dengan komitmen nasional terhadap pengendalian perubahan iklim. ***
