Tok! KLH Ketok Palu, Cabut Izin Lingkungan PT Dairi Prima Mineral

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) secara resmi mencabut Keputusan Kelayakan Lingkungan 

(KKL) proyek pertambangan PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. 

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung yang membatalkan izin lingkungan perusahaan tambang tersebut karena dinilai mengabaikan aspek kelestarian lingkungan dan keberlanjutan masyarakat sekitar.

“Kami menindaklanjuti putusan kasasi tersebut dengan mencabut SK Kelayakan Lingkungan yang dimaksud,” ujar Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/5/2025).

Read also:  Kementerian UMKM Siapkan Pelaku Usaha Daerah Kelola Tambang, Modal dan Kemitraan Jadi Tantangan

Pencabutan izin ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BSILHK) Nomor SK.888/BPLHK/2025, yang secara resmi membatalkan Keputusan Kelayakan Lingkungan atas nama PT Dairi Prima Mineral.

Sengketa hukum terkait izin lingkungan ini bermula dari gugatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Sungai Prabundara, Dairi, yang diajukan pada Agustus 2022. 

Masyarakat menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan proses penilaian kelayakan proyek tidak dilakukan secara prosedural, serta mengabaikan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan.

Read also:  PERHAPI Ingatkan Risiko Pemodal Kuasai Tambang Prioritas untuk UMKM

Melalui proses hukum berjenjang, dari pengadilan tingkat pertama hingga kasasi, Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 277 K/TUN/LH/2024 menyatakan bahwa keputusan Menteri Lingkunhan Hidup dan Kehutanan sebelumnya yang memberikan kelayakan lingkungan kepada PT DPM tidak sah dan harus dibatalkan.

Dengan dicabutnya izin lingkungan tersebut, PT Dairi Prima Mineral tidak dapat melanjutkan aktivitas operasional pertambangannya. 

“Dari perspektif kami di KLH, tentu kami tegas perusahaan tidak bisa melanjutkan operasi tanpa izin lingkungan yang sah,” tegas Rosa Vivien.

Read also:  Ada Coaching Clinic, Ditjen Minerba Dampingi Perusahaan Tambang Susun RKAB di Minerba Convex 2026

Meski demikian, Rosa menekankan bahwa pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengajuan izin baru, jika dilakukan oleh perusahaan, harus memenuhi standar ketat terkait teknologi ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat yang inklusif dan transparan.

“Kami tidak menghambat investasi. Tapi kami menegaskan bahwa investasi tidak boleh mengorbankan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

KLH berharap pencabutan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola lingkungan dan menegaskan komitmen pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...