Ecobiz.asia – Keputusan konsorsium LG Energy Solution (LGES) membatalkan proyek baterai kendaraan listrik (EV) senilai 7,7 miliar dolar AS (Rp128,84 triliun) di Indonesia bukanlah akhir dari ambisi Indonesia untuk peningkatan nilai tambah hasil sumber daya alam nasional.
Wakil Ketua Umum Aspebindo, Fathul Nugroho, menyebut langkah LGES sebagai cerminan dinamika global yang harus dijawab dengan kebijakan hilirisasi yang lebih matang.
Dalam hal ini, peran aktif Satgas Hilirisasi dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi dinilai krusial untuk memperkuat ekosistem kebijakan serta menarik investasi strategis yang berkelanjutan.
Baca juga: Indonesia Jajaki Teknologi Nuklir Modular Inggris
Proyek yang rencananya mencakup seluruh rantai pasok—dari pengolahan nikel, produksi prekursor, katoda, hingga sel baterai—ini tentunya menunda ambisi Indonesia menjadi hub baterai global.
Pembatalan tersebut disinyalir dipicu oleh faktor eksternal seperti perlambatan permintaan EV dunia (EV chasm) dan perubahan strategi korporasi LGES.
“Keputusan LGES mundur dari Proyek Titan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia tak boleh bergantung pada satu mitra. Daya tawar dan kebijakan hilirisasi harus diperkuat dengan kemandirian investasi dari dalam negeri dan menggandeng negara mitra lainnya seperti AS dan Eropa,” tutur Fathul dikutip Rabu (23/4/2025).
“Di sinilah Kementerian Investasi dan Hilirisasi perlu mengambil peran lebih agresif dalam membuka kanal kerja sama baru, sementara Satgas Hilirisasi memastikan koordinasi lintas sektor untuk mengurangi hambatan struktural,” imbuh Fathul.
Dampak dari pembatalan Proyek Titan yang merupakan kolaborasi LGES dengan Indonesia Battery Corporation (IBC), berpotensi menunda target produksi baterai EV berbasis nikel dalam negeri. Proyek ini sebelumnya diharapkan menjadi tulang punggung pengembangan ekosistem baterai nasional.
Selain itu, mundurnya LGES berisiko menunda juga transfer teknologi pengolahan nikel menjadi bahan baterai berkualitas tinggi. Padahal, kemampuan mengolah prekursor dan katoda merupakan kunci peningkatan nilai tambah mineral.
“Kehilangan kesempatan alih teknologi di sektor bernilai tinggi ini bisa memperlebar ketergantungan kita pada impor,” ujar Fathul.
Di tingkat global, langkah LGES dinilai berpotensi mengurangi kepercayaan investor asing. Indonesia kini harus bersaing ketat dengan Thailand dan Vietnam yang juga gencar menawarkan insentif serupa. Sementara itu, faktor eksternal seperti kebijakan Inflation Reduction Act (IRA) AS juga turut mempengaruhi keputusan investasi perusahaan multinasional.
“AS menawarkan tax credit bagi produsen baterai yang beroperasi di wilayah mereka. Ini menggeser peta persaingan global. Oleh karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi bersama-sama dengan Satgas Hilirisasi perlu memperkuat diplomasi ekonomi dengan negara-negara target dan penyiapan infrastruktur pendukung yang kompetitif,” tambah Fathul.
Untuk mengantisipasi dampak jangka panjang dari batalnya investasi LGES, Aspebindo merekomendasikan lima langkah strategis.
Pertama, diversifikasi mitra investasi dengan menjajaki kembali perusahaan AS dan Eropa seperti Tesla, Eramet, dan Bosch dengan insentif fiskal dan dukungan kebijakan yang lebih menarik lagi. Pemerintah perlu merancang paket insentif khusus untuk menarik pemain global dan memastikan kesiapan rantai pasok lokal.
Baca juga: Listrik Hijau Makin Diminati Sektor Industri dan Bisnis, Pengguna REC Naik 117 Persen
Kedua, penyederhanaan regulasi, termasuk penyediaan lahan, izin lingkungan, dan percepatan perizinan pendukung lainnya. Ini sejalan dengan program ease of doing investment yang sedang digenjot Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Ketiga, Kolaborasi Pemerintah-BUMN-Swasta Nasional juga perlu diintensifkan. “IBC harus lebih agresif membentuk joint venture dengan menggandeng swasta nasional besar, untuk teknologi dan IP rights-nya dapat dibeli dengan dana patungan tersebut,” ujar Fathul.
Selain itu, Aspebindo juga mengusulkan agar ada alokasi anggaran khusus (dedicated budget allocation) untuk percepatan hilirisasi sebesar 20% dari PNBP Minerba, yang nilainya dapat mencapai Rp 37-40 triliun per tahun setelah kenaikan royalti pada April 2025.
Alokasi ini perlu dikawal oleh Satgas Hilirisasi untuk memastikan penggunaan dana tepat sasaran, seperti pengembangan teknologi dan infrastruktur kunci.
Keempat, kelebihan pasokan listrik dari program 35.000 MW diusulkan dialokasikan untuk kawasan industri baterai dengan tarif spesial. Kelima, di tingkat global, diplomasi perdagangan harus dioptimalkan untuk merespons tarif impor baterai AS (32%). “Kita bisa tawarkan paket investasi hijau berbasis nikel dalam negosiasi bilateral,” katanya.
Meski kehilangan investor di proyek strategis Titan, Fathul menegaskan hilirisasi nikel tetap menjadi prioritas. “Potensi nikel kita luar biasa. Kuncinya adalah konsistensi kebijakan dan kemandirian teknologi,” katanya.
Ia berharap pembatalan ini menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sekaligus peluang menarik investor dengan value proposition yang lebih kuat. ***