Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Hanif Faisol Nurofiq melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Gunungkidul, Minggu (20/4/2025), untuk meninjau pelaksanaan pemulihan lingkungan di kawasan ekosistem karst Gunung Sewu.
Kunjungan tersebut menyoroti transformasi kawasan bekas tambang batu gamping menjadi ruang konservasi dan pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Pasar Ekologis Argo Wijil di Desa Gari, Kecamatan Wonosari, yang dikelola oleh BUMDes Mardi Gemi.
“Masyarakat Desa Gari telah mencoba mentransformasikan diri dari kegiatan yang eksploitatif menjadi konservasi. Saya sangat menghargai upaya menjaga keseimbangan ekosistem ini,” ujar Menteri Hanif.
Baca juga: Menteri LH Dukung PHR Percepat Pemulihan Lahan di Tahura Sutan Syarif Hasyim
Gunung Sewu, yang merupakan kawasan lindung strategis nasional seluas lebih dari 75.000 hektar, mengalami kerusakan akibat penambangan sejak 1976 hingga 2006. Pemerintah kini menerapkan pendekatan regeneratif yang tak hanya menyasar aspek ekologis, tetapi juga memberdayakan warga sekitar.
Pasar Argo Wijil yang kini aktif setiap Minggu dan selama Ramadan mampu menarik hingga seribu pengunjung per hari, dengan keuntungan pedagang mencapai rata-rata 40 persen. Selain itu, BUMDes juga mengelola layanan Internet Desa, PAMDes, dan Mitra Pangan dengan omzet mencapai Rp2 miliar per tahun.
“Kita tidak hanya menanam pohon atau membangun embung, tetapi juga menanam harapan dan membangun kemandirian,” tambah Hanif.
Dalam upaya pemulihan, pemerintah juga membangun embung serta menanam 500 pohon alpukat, 20.000 bibit nilam, dan 100 pohon flamboyan. Program ini didukung oleh mitra swasta seperti PT Antam Tbk, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Sido Muncul.
Menteri Hanif juga menegaskan pentingnya perlindungan kawasan karst dalam kebijakan lingkungan daerah, menyusul bencana banjir yang terjadi akhir Maret lalu. “Karst bukan hanya batu, ia menyimpan air, menopang kehidupan, dan mencerminkan keseimbangan alam,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri menjelaskan Peraturan Menteri LH/BPLH Nomor 2 Tahun 2025 tentang Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup, sebagai bentuk penghargaan terhadap masyarakat yang berkontribusi merawat lingkungan.
Baca juga: Agrogeologi Jadi Solusi Inovatif Reklamasi Lahan Bekas Tambang, Guru Besar IPB Paparkan Alasannya
KLH/BPLH juga mendorong Pemerintah Daerah Gunungkidul untuk segera menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang memuat perlindungan karst berdasarkan daya dukung, daya tampung, dan jasa lingkungan.
Ketua DPRD DIY Endang Sri Sumiyartini turut hadir dan mengapresiasi langkah penghijauan yang dilakukan para petani Desa Gari.
Kunjungan kerja diakhiri dengan dialog bersama masyarakat dan pengelola pasar, yang memperlihatkan keberhasilan sinergi antara pemerintah dan warga dalam menciptakan solusi berkelanjutan berbasis nilai lokal.
“Kita ingin model seperti ini bisa ditiru di tempat lain. Bangsa ini butuh lebih banyak kisah sukses yang dimulai dari desa,” pungkas Menteri Hanif. ***