Ecobiz.asia — PT Pertamina (Persero) menyelesaikan proses tukar-menukar Barang Milik Negara (BMN) dengan Kementerian Kehutanan untuk mendukung penyediaan lahan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur. Transaksi tersebut mencakup aset berupa tanah dan fasilitas dengan nilai wajar mencapai Rp1,6 triliun.
Tukar-menukar aset tersebut melibatkan lahan BMN seluas sekitar 328,8 hektare yang sebelumnya dikelola Kementerian Kehutanan. Lahan tersebut merupakan bagian dari total kebutuhan kawasan proyek GRR Tuban yang mencapai sekitar 835,8 hektare.
Penandatanganan berita acara serah terima tukar-menukar BMN dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan Irfan Mudofar, disaksikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Jakarta, Rabu (18/11).
Direktur Penunjang Bisnis Pertamina M. Erry Sugiharto menjelaskan, objek BMN yang dipertukarkan meliputi satu bidang tanah seluas sekitar 328,8 hektare dan satu unit pagar permanen seluas 2.734 meter persegi. Nilai wajar aset tersebut ditetapkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan sebesar Rp1,6 triliun.
Sebagai bagian dari perjanjian tukar-menukar tersebut, Pertamina telah menyediakan aset pengganti berupa tanah di 36 lokasi serta 54 objek bangunan dan fasilitas pendukung yang tersebar di 18 provinsi.
Aset pengganti tersebut mencakup gedung perkantoran, rumah negara, unit chiller, pos jaga, serta fasilitas pendukung sektor kehutanan, seperti persemaian permanen, persemaian modern, plasma nutfah, dan jembatan.
Erry mengatakan penyediaan fisik tanah dan bangunan sebagai aset pengganti telah mencapai 100% pada Agustus 2026.
“Kami berharap aset pengganti tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kehutanan serta memberikan manfaat berkelanjutan,” ujarnya.
Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan, penyediaan lahan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan GRR Tuban yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur energi perlu didukung kepastian penyediaan lahan dengan tetap memperhatikan tata kelola aset negara dan prinsip keberlanjutan.
Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan mekanisme tukar-menukar BMN tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Ia menyebut prosesnya telah dilaksanakan secara transparan sehingga aset negara dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.
GRR Tuban merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikembangkan untuk memperkuat kapasitas pengolahan minyak domestik. Pengembangan kilang tersebut diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan produk minyak dari luar negeri.
Melalui penyelesaian pertukaran aset tersebut, Pertamina dan Kementerian Kehutanan melanjutkan koordinasi lintas sektor dalam mendukung penyediaan lahan bagi pengembangan infrastruktur energi nasional.***




