Ecobiz.asia – Indonesia mendorong pengelolaan gambut tropis secara terpadu melalui pendekatan bentang alam yang menghubungkan perlindungan ekosistem, pengelolaan tata air, pencegahan kebakaran, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pendekatan ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan gambut tidak berjalan secara sektoral, melainkan berdasarkan kesatuan hidrologis dan kondisi ekologis kawasan.
Hal tersebut mengemuka dalam dialog “Governing Tropical Forests and Peatlands under Climate Change: From Fragmented Policies to Integrated Landscape Action” yang diselenggarakan International Tropical Peatland Centre (ITPC) di Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Türkiye, Senin (16/11/2026).
Ketua Sekretariat Interim ITPC Agus Justianto menyoroti pentingnya pertukaran pengetahuan antarnegara untuk memperkuat pengelolaan gambut tropis.
Pengalaman pemerintah, peneliti, masyarakat, dan dunia usaha perlu dihimpun menjadi pembelajaran yang dapat diterapkan sesuai kondisi ekologis dan sosial setiap lanskap.
“Melalui ITPC, kita dapat mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan pengalaman di lapangan. Kerja sama perlu diarahkan pada kebutuhan nyata, mulai dari peningkatan kapasitas pengelola hingga penyediaan informasi yang membantu pemerintah dan masyarakat mengambil keputusan,” ujar Agus.
Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko dalam pidato kuncinya mengatakan perlindungan gambut merupakan agenda strategis nasional sekaligus tanggung jawab global. Indonesia memiliki Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) seluas sekitar 24,6 juta hektare yang berperan dalam penyimpanan karbon, pengaturan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penghidupan masyarakat.
“Gambut tidak dapat dikelola secara sektoral. Gambut harus dikelola sebagai satu ekosistem, satu kesatuan hidrologis, dan satu prioritas nasional,” kata Satyawan.
Menurut dia, pengelolaan gambut harus mengikuti batas ekologis, bukan semata-mata batas administrasi atau konsesi. Karena itu, diperlukan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, keselarasan data dan kebijakan, serta akuntabilitas pelaksanaan di lapangan.
Satyawan juga menekankan pentingnya menjaga muka air tanah untuk mencegah gambut mengering dan mudah terbakar. Penurunan muka air tanah dapat memicu pelepasan emisi karbon sekaligus meningkatkan risiko kebakaran.
“Ilmu pengetahuan membimbing kita, regulasi memberikan arah, tetapi kondisi air menunjukkan keadaan yang sebenarnya,” ujarnya.
Upaya pengelolaan gambut, lanjut Satyawan, perlu diperkuat melalui pemantauan muka air tanah, pencegahan kebakaran, penegakan hukum, serta pengembangan paludikultur. Sejumlah komoditas yang dapat dikembangkan antara lain sagu, jelutung, purun, dan kopi liberika.
Dari perspektif global, Dianna Kopansky dari United Nations Environment Programme (UNEP) melalui Global Peatlands Initiative mengatakan pengelolaan gambut berkontribusi terhadap berbagai agenda internasional, mulai dari mitigasi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati hingga pengendalian degradasi lahan, konservasi lahan basah, dan perlindungan spesies migran.
Ia menilai penguatan tata kelola gambut membutuhkan keterlibatan lintas kementerian serta pertukaran pembelajaran dengan negara-negara yang telah menjalankan program restorasi.
Sementara itu, Amy Duchelle dari Food and Agriculture Organization (FAO) memaparkan pengalaman pengelolaan gambut di kawasan Amazon, Peru, yang menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat. Pengembangan perikanan, pengelolaan air, dan kegiatan ekonomi yang ramah gambut dinilai dapat mendukung perlindungan ekosistem sekaligus memperkuat bioekonomi berkelanjutan.
FAO juga menekankan perlunya dukungan kebijakan publik dan Perhutanan Sosial agar manfaat pengelolaan gambut dapat dirasakan masyarakat.
Dari Greifswald Mire Centre, Elisabet Rams Beltrán mengatakan keputusan restorasi gambut harus didasarkan pada bukti ilmiah, terutama terkait pembasahan kembali, kondisi hidrologi, risiko kebakaran, dan penguasaan lahan.
Data penelitian perlu diterjemahkan menjadi tindakan praktis melalui kemitraan teknis antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha.
Swetha Peteru, peneliti senior Landscape Alliance yang terlibat dalam proyek SAGU, menambahkan bahwa keberhasilan restorasi perlu diukur melalui indikator yang mencakup aspek biofisik, tata kelola, dan sosial ekonomi.
Indikator biofisik antara lain tinggi muka air tanah, kedalaman dan penurunan permukaan gambut, kondisi vegetasi, serta risiko kebakaran. Sementara itu, aspek tata kelola mencakup kepastian tenurial, kepatuhan, dan transparansi pemantauan. Adapun aspek sosial ekonomi meliputi penghidupan berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pembagian manfaat yang adil.
Ia menekankan pentingnya data terbuka yang dapat digunakan bersama oleh pemerintah, perusahaan, perguruan tinggi, dan masyarakat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dari Kementerian Kehutanan, Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan (IPHH) Krisdianto memaparkan pengelolaan gambut dalam kegiatan usaha kehutanan. Sekitar 80 pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) beroperasi di bentang lahan gambut seluas kurang lebih tujuh juta hektare.
Menurut Krisdianto, pengembangan sistem pengelolaan tata air menjadi bagian penting untuk menjaga gambut tetap basah dan mengurangi risiko kebakaran. Pengelolaan usaha kehutanan juga perlu bergeser dari orientasi pemanfaatan hasil hutan semata menuju pendekatan yang mengintegrasikan restorasi ekosistem dan konservasi.
Diskusi tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi internasional, lembaga penelitian, dan dunia usaha untuk membahas pengelolaan gambut berdasarkan target bersama, indikator terukur, transparansi data, dan pembagian peran yang jelas. Forum juga menyoroti peluang penguatan ITPC sebagai wadah pertukaran pengetahuan dan pengembangan solusi praktis bagi pengelolaan gambut tropis.
“Tidak ada negara yang dapat melindungi gambut sendirian. Kita saling membutuhkan. Mari menjaga gambut tetap basah, menjaga bumi tetap sejuk, dan mengubah komitmen menjadi pelaksanaan nyata,” pungkas Satyawan. ***




