Oleh: Diah Suradiredja (Pemerhati perdagangan berkelanjutan)
Ecobiz.asia – Perdagangan global kini memasuki babak baru, di mana keberlanjutan tidak lagi sekadar jargon, melainkan syarat mutlak untuk menembus pasar. Uni Eropa melalui EU Deforestation Regulation (EUDR) menegaskan bahwa akses ke pasar hanya terbuka bagi produk yang bebas deforestasi dan diproduksi secara legal. Guidance terbaru yang diterbitkan pada 2025 memperjelas berbagai ketentuan teknis, dari definisi aktor rantai pasok hingga mekanisme due diligence. Lebih dari sekadar instrumen hukum, panduan ini dapat dibaca sebagai “peta jalan perdagangan hijau” yang menuntut kolaborasi lintas negara, sektor, dan pelaku usaha. Bagi Indonesia—eksportir utama sawit, kopi, kakao, karet, dan kayu—dokumen ini bukan hanya tantangan kepatuhan, tetapi juga peluang strategis untuk membangun reputasi global sebagai penyedia komoditas berkelanjutan.
Perdebatan mengenai EUDR sering kali terjebak pada aspek teknis—apa definisi “operator”, bagaimana mekanisme due diligence, atau produk apa saja yang tercakup. Padahal, esensi dari regulasi ini lebih besar dari sekadar kepatuhan administratif. Guidance yang dikeluarkan Komisi Eropa pada 2025 menunjukkan bahwa EUDR adalah kerangka baru yang menghubungkan perdagangan, tata kelola lingkungan, dan hak asasi manusia dalam satu tarikan napas. Oleh karena itu, memahami panduan ini bukan hanya urusan pengacara atau pejabat bea cukai, tetapi juga menyangkut produsen, eksportir, lembaga keuangan, bahkan masyarakat sipil yang terlibat dalam rantai pasok global. Dengan kerangka itu, mari kita telaah isi Guidance EUDR 2025, yang terdiri dari sebelas bagian utama, untuk melihat bagaimana ia membentuk ulang aturan main perdagangan hijau di tingkat global.
- Pendahuluan: Fungsi Guidance dalam EUDR
Guidance EUDR bersifat tidak mengikat secara hukum, tetapi perannya sangat strategis. Ia hadir sebagai “jembatan” antara teks hukum yang kaku dengan realitas implementasi di lapangan. Bagi operator dan trader, guidance memberikan kepastian operasional: apa yang harus dilakukan, dokumen apa yang dikumpulkan, dan batasan apa yang harus diperhatikan. Bagi otoritas nasional, guidance menjadi alat untuk menafsirkan aturan secara konsisten di seluruh negara anggota Uni Eropa.
Panduan ini juga disusun melalui proses dialog dengan negara-negara anggota, sehingga memiliki legitimasi politik sekaligus teknis. Revisi terbaru pada 2025 menekankan prinsip proporsionalitas: beban kepatuhan harus seimbang dengan kapasitas pelaku usaha. Pesan ini penting, terutama bagi usaha kecil dan menengah di negara produsen, agar tidak tersisih dari rantai pasok global.
- Operator dan Trader: Menentukan Titik Tanggung Jawab
Salah satu pertanyaan praktis yang sering muncul adalah: siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? Guidance memperjelas bahwa operator adalah aktor pertama yang menempatkan produk di pasar Eropa atau mengekspornya keluar dari UE. Mereka wajib menyusun due diligence statement (DDS). Sebaliknya, trader hanyalah pihak yang memperjual belikan produk yang sudah berada di pasar.
Contohnya: sebuah perusahaan Belanda yang mengimpor kopi dari Aceh adalah operator. Begitu produk kopi dijual ulang di supermarket Jerman, retailer tersebut hanya berperan sebagai trader. Namun, jika sebuah perusahaan Eropa mengekspor furnitur ke luar UE, ia kembali menjadi operator dengan kewajiban penuh.
Perbedaan ini tampak teknis, tetapi implikasinya besar. Operator adalah “penjaga gerbang” kepatuhan, sedangkan trader berperan menjaga kesinambungan keterlacakan.
- Timeline Penerapan: Masa Transisi yang Singkat
EUDR berlaku sejak 29 Juni 2023, tetapi kewajiban utama baru efektif mulai:
- 30 Desember 2025 untuk perusahaan menengah dan besar,
- 30 Juni 2026 untuk usaha kecil dan mikro yang berdiri sebelum 2020.
Produk yang diproduksi sebelum 29 Juni 2023 tidak termasuk cakupan. Bagi sektor kayu, transisi lebih panjang karena aturan lama (EUTR) masih berlaku hingga akhir 2028.
Secara praktis, ini berarti hanya tersisa kurang dari dua tahun bagi perusahaan Indonesia untuk menyiapkan sistem keterlacakan, peta geolokasi, dan dokumentasi legalitas. Tanpa persiapan serius, risiko kehilangan akses pasar Eropa sangat nyata.
- Due Diligence: Jantung Regulasi
Tidak ada jalan pintas dalam EUDR: setiap operator wajib melakukan due diligence. Proses ini mencakup pengumpulan data produk dan geolokasi, analisis risiko, serta langkah mitigasi jika ditemukan potensi pelanggaran.
Kunci keberhasilan ada pada konsep negligible risk. Produk hanya boleh masuk pasar jika operator bisa membuktikan bahwa risiko deforestasi atau ilegalitasnya dapat diabaikan. Jika tidak, produk otomatis dilarang.
Bagi pelaku usaha, ini menuntut perubahan cara kerja. Sistem internal perusahaan harus bertransformasi menjadi mesin pengelola data, bukan hanya transaksi. Audit pemasok, sertifikasi pihak ketiga, hingga integrasi satelit menjadi kebutuhan dasar, bukan pilihan tambahan.
- Kompleksitas Rantai Pasok: Antara Kopi Single Origin dan Cokelat Multi-Bahan
Semakin kompleks rantai pasok, semakin tinggi risiko yang harus dikelola. Guidance menegaskan bahwa rantai panjang dengan banyak aktor, negara transit, atau bahan campuran menimbulkan tantangan besar untuk keterlacakan.
Bandingkan kopi single origin dari satu kebun di Toraja dengan cokelat batangan yang memadukan kakao dari Ghana, minyak sawit dari Sumatera, dan bahan tambahan dari Amerika Latin. Produk pertama relatif mudah diverifikasi; produk kedua penuh kerumitan.
Bagi industri makanan, furnitur, dan kertas, pesan ini jelas: mereka harus berinvestasi besar dalam teknologi pelacakan (blockchain, sistem digital) dan audit independen. Tanpa itu, klaim kepatuhan tidak akan dipercaya pasar.
- Legalitas: Bukan Hanya Izin, tetapi Hak dan Tata Kelola
Legalitas dalam EUDR mencakup spektrum luas: hak atas tanah, FPIC masyarakat adat, perlindungan lingkungan, hak buruh, hingga aturan perpajakan dan anti-korupsi. Dengan kata lain, produk yang memiliki izin tanam sekalipun bisa dianggap tidak legal jika melanggar hak masyarakat adat atau aturan lingkungan.
Implikasinya sangat besar bagi negara produsen seperti Indonesia. Sengketa lahan, konflik sosial, atau lemahnya tata kelola bisa menjadi indikator risiko tinggi. Operator Eropa akan menuntut verifikasi tambahan, dari audit independen hingga dokumen resmi pemerintah, sebelum berani mengimpor.
- Produk yang Tercakup: Dari Sawit hingga Serbuk Gergaji
EUDR berlaku untuk tujuh komoditas utama: sapi, kakao, kopi, sawit, karet, kedelai, dan kayu. Produk turunannya otomatis tercakup. Artinya, biskuit dengan minyak sawit, furnitur kayu, atau pulp untuk kertas harus tunduk pada aturan ini.
Namun, tidak semua produk masuk. Kemasan hanya dihitung jika menjadi produk mandiri, bukan sekadar pembungkus. Produk daur ulang sepenuhnya dikecualikan, tetapi residu produksi seperti tandan kosong sawit atau serbuk gergaji tetap dianggap in scope.
Dengan cakupan selebar ini, Indonesia tidak punya ruang aman. Hampir semua ekspor utama kita ke Eropa akan terdampak.
- Sistem Due Diligence: Menjadi Alat Manajemen Risiko Berkelanjutan
Guidance menekankan bahwa DDS (Due Diligence System) bukan dokumen sekali pakai. Ia adalah sistem manajemen risiko yang hidup. Operator wajib meninjau efektivitas DDS minimal setahun sekali, memperbaruinya jika ada perubahan hukum, kasus baru, atau risiko baru di negara asal.
Seluruh pembaruan harus dicatat dan disimpan selama lima tahun. Ini berarti perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya khusus—dari unit compliance, tim audit, hingga sistem IT—untuk menjaga agar DDS tetap kredibel.
- Produk Komposit: Tantangan Besar Bagi Industri Makanan dan Furnitur
Produk komposit adalah ujian paling nyata dari EUDR. Jika satu bahan tidak compliant, seluruh produk ditolak. Misalnya, cokelat dengan kakao yang sudah diverifikasi bisa gagal masuk pasar hanya karena minyak sawitnya berasal dari lahan deforestasi pasca-2020.
Hal ini membuat koordinasi hulu-hilir menjadi wajib. Industri makanan dan minuman, furnitur, serta pulp dan kertas harus memastikan bahwa setiap komponen bahan baku memiliki DDS yang valid. Tanpa itu, risiko penolakan di pelabuhan Eropa sangat tinggi.
- Sertifikasi: Berguna, Tapi Tidak Bisa Menggantikan
Sertifikasi pihak ketiga seperti FSC, RSPO, atau Rainforest Alliance dapat menjadi bukti pendukung dalam risk assessment. Namun EUDR menegaskan: tidak ada “jalur hijau” otomatis. Sertifikasi hanya berguna jika memenuhi standar deforestation-free dan legalitas sesuai EUDR.
Bagi Indonesia, ini berarti skema nasional seperti ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) atau SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) harus diperkuat agar diakui kredibel oleh pasar Eropa. Sertifikasi bisa membantu, tetapi tanggung jawab akhir tetap di tangan operator.
- Agricultural Use: Memahami Definisi Deforestasi
Deforestasi dalam EUDR didefinisikan sebagai konversi hutan menjadi lahan pertanian setelah 31 Desember 2020. Agricultural use di sini sangat luas: mencakup tanaman musiman, perkebunan tahunan (sawit, kopi, karet), padang rumput, agroforestry, hingga lahan yang diistirahatkan.
Namun, ada pengecualian: konversi untuk energi terbarukan, konservasi, atau restorasi ekosistem tidak dianggap deforestasi. Bagi operator, hal ini berarti mereka harus menunjukkan bukti historis, melalui citra satelit atau registri lahan, bahwa area tersebut sudah menjadi lahan pertanian sebelum cut-off date.
Dari Regulasi ke Reputasi: EUDR dan Masa Depan Perdagangan Hijau Indonesia?
Guidance EUDR 2025 memberi gambaran jelas: perdagangan global bergerak ke arah baru, di mana integritas lingkungan dan sosial sama pentingnya dengan kualitas dan harga produk. Aturan ini menandai pergeseran mendasar dalam logika pasar internasional: bukan lagi sekadar siapa yang bisa menjual paling murah, tetapi siapa yang bisa menjamin keberlanjutan dan transparansi rantai pasoknya.
Bagi Indonesia, ini adalah tantangan besar sekaligus peluang emas. Tantangannya nyata: sistem tata kelola lahan kita masih menghadapi problem klasik—mulai dari konflik tenurial, lemahnya pengakuan hak masyarakat adat, hingga keterbatasan kapasitas petani kecil dalam mengakses teknologi keterlacakan. Jika persoalan ini tidak segera ditangani, risiko eksklusi (penolakan produk di pelabuhan Eropa) bisa semakin besar.
Namun, peluang yang ditawarkan juga tidak kalah besar. Jika Indonesia mampu menunjukkan kepatuhan terhadap standar EUDR, maka reputasi komoditas nasional seperti sawit, kopi, kakao, karet, dan kayu akan terdongkrak signifikan. Reputasi ini bukan hanya penting untuk pasar Eropa, tetapi juga bisa menjadi modal diplomasi dagang ke pasar lain—misalnya Tiongkok, India, atau Timur Tengah—yang lambat laun juga akan menuntut standar keberlanjutan serupa.
Lebih jauh lagi, EUDR bisa dibaca sebagai pendorong transformasi domestik. Ia mendorong kita untuk memperkuat sistem data spasial nasional, mempercepat digitalisasi rantai pasok, memperbaiki tata kelola agraria, hingga memperluas inklusi petani kecil dalam rantai nilai global. Dengan demikian, kepatuhan bukan sekadar “memenuhi aturan luar”, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam daya saing nasional.
EUDR: Regulasi Hijau atau Ketidakadilan Baru?
Uni Eropa menjual EUDR sebagai langkah berani untuk menyelamatkan hutan dunia. Tetapi di balik retorika hijau, ada pertanyaan yang tidak bisa diabaikan: siapa yang menanggung beban? Bagi negara produsen seperti Indonesia, regulasi ini tidak hanya soal due diligence atau peta geolokasi. Ia juga menyentuh nasib jutaan smallholder yang kesulitan memenuhi standar teknis Eropa, serta menimbulkan ketidakjelasan bagi produk kayu yang selama ini sudah diatur melalui SVLK dan FLEGT. Ironisnya, sistem verifikasi yang pernah dipuji sebagai model sukses justru kini tidak jelas posisinya dalam kerangka baru. Pertanyaannya: apakah EUDR benar-benar instrumen keberlanjutan global, atau sekadar bentuk baru ketidakadilan dalam perdagangan internasional?
Smallholder Tersisih dari Rantai Pasok?
Guidance EUDR 2025 memang membedakan kewajiban berdasarkan skala usaha. Namun, definisi yang dipakai berangkat dari kategori SME ala Eropa, berdasarkan jumlah karyawan dan omzet—yang jauh dari realitas petani kecil di negara tropis.
Di Indonesia, mayoritas petani sawit, kopi, atau kakao hanya mengelola 1–2 hektar lahan. Mereka tidak punya kapasitas teknis untuk menyiapkan dokumen geolokasi detail, apalagi membiayai audit independen. Jika mereka diperlakukan sama dengan koperasi atau perusahaan menengah, maka resikonya jelas: smallholder akan tereliminasi dari rantai pasok ekspor.
Ketidakjelasan definisi ini menunjukkan bahwa EUDR masih melihat dari kacamata konsumen, bukan produsen. Alih-alih memberdayakan petani kecil, regulasi ini bisa menciptakan eksklusi sosial, produk hanya berasal dari pemain besar yang mampu memenuhi standar teknis.
Kayu Indonesia: Dari SVLK ke Ketidakpastian
Isu lain yang tak kalah penting adalah soal kayu. Guidance menegaskan bahwa kayu yang diproduksi sebelum Juni 2023 tetap tunduk pada EUTR hingga 2028. Aturan transisi ini terlihat rapi, tetapi menimbulkan dilema bagi Indonesia.
Sejak 2013, Indonesia sudah mengembangkan SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) yang diakui Uni Eropa melalui lisensi FLEGT. Sistem ini pernah dipuji sebagai model sukses kemitraan produsen–konsumen. Namun, dalam kerangka EUDR, tidak ada kejelasan apakah SVLK/FLEGT masih berlaku sebagai bukti kepatuhan.
Artinya, investasi besar yang sudah dilakukan oleh industri kayu Indonesia bisa jadi tidak lagi relevan. Lebih ironis, negara produsen lain yang belum memiliki sistem setara justru bisa beradaptasi lebih fleksibel. Dalam kacamata Indonesia, ini tampak sebagai kemunduran: capaian tata kelola yang sudah terbukti diabaikan begitu saja.
Jalan Keluar untuk Indonesia
Daripada hanya mengeluh, Indonesia perlu mengajukan posisi yang lebih proaktif dalam diplomasi perdagangan. Ada beberapa opsi strategis yang bisa ditawarkan:
- Mutual Recognition . Indonesia perlu mendorong Uni Eropa untuk tetap mengakui SVLK dan ISPO sebagai bukti kepatuhan EUDR. Ini akan memberi kepastian bagi pelaku usaha yang sudah berinvestasi.
- Pendekatan Yurisdiksional . Alih-alih menuntut kepatuhan individu per petani, Indonesia bisa mengusulkan model berbasis kabupaten/provinsi, di mana pemerintah daerah berperan sebagai penjamin kolektif.
- Dukungan Teknis untuk Smallholder. Uni Eropa tidak bisa hanya menuntut, tetapi juga harus berinvestasi pada transisi. Dana hijau bisa diarahkan untuk membantu petani kecil melakukan digitalisasi lahan dan pengumpulan data geolokasi.
- Blok Produsen yang Solid. Indonesia sebaiknya membangun aliansi dengan produsen lain (Brasil, Malaysia, Pantai Gading, Ghana) untuk memperkuat posisi tawar. Dengan front bersama, tuntutan bisa lebih kuat dalam forum multilateral.
Catatan Pinggir: Antara Kepatuhan dan Keadilan
EUDR memang lahir dari niat mulia: melindungi hutan dunia. Tetapi tanpa memperhatikan realitas negara produsen, regulasi ini bisa menjadi wajah baru ketidakadilan perdagangan global. Petani kecil yang mestinya menjadi bagian dari solusi justru berisiko tersisih. Sistem nasional yang sudah mapan, seperti SVLK, malah diabaikan.
Memang EUDR mengingatkan bahwa perdagangan abad ke-21 adalah soal legitimasi ekologi dan sosial. Komoditas yang tidak mampu membuktikan keterlacakan dan legalitas akan kehilangan legitimasi, seberapapun besar volumenya. Sebaliknya, produk yang bisa menunjukkan cerita keberlanjutan, dari kebun hingga meja makan konsumen, akan memenangkan hati pasar global. Guidance EUDR 2025 bukan hanya sebuah dokumen teknis, melainkan peta jalan transformasi perdagangan hijau.Karena itu, pertaruhan Indonesia bukan hanya soal patuh atau tidak patuh. Lebih jauh, ini tentang bagaimana memastikan bahwa regulasi global tidak sekadar memindahkan beban ke negara produsen, tetapi benar-benar menciptakan perdagangan yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. ***
