Puas dengan Kualitas Kayu Indonesia, Importir Inggris Sepakat Tingkatkan Impor

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Importir Inggris menilai produk kayu Indonesia memiliki kualitas dan berminat untuk terus meningkatkan volume impor ke depan. 

Adanya kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan UK Timber Regulations diyakini tidak akan berdampak banyak pada proses impor produk kayu Indonesia.

Demikian mengemuka pada Stakeholders Dialogue yang digelar KBRI London bersama industri Kayu Inggris di tengah gempuran isu sustainability dan legalitas yang dihembuskan oleh Uni Eropa dan Inggris, Kamis (9/1/2025) waktu setempat.

Baca juga: Indonesia Siap Luncurkan Perdagangan Karbon Luar Negeri, Libatkan Lima Proyek Energi Terbarukan

Stakeholder Dialogue dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk peningkatan ekspor timber Indonesia ke Inggris.

Read also:  LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Forum menyepakati keinginan untuk tingkatkan impor kayu dari Indonesia. “Saya sudah melakukan bisnis dengan Indonesia lebih dari 40 tahun, dan selalu puas dengan kualitas kayu Indonesia”, ujar Chairman Timber Development UK Chris Sutton yang hadir sebagai pembicara.

Sementara menurut Managing Director EFECA Emily Fripp, kalangan pelaku usaha di Inggris masih menunggu update kebijakan pemerintah Inggris mengenai UK Forest Risk Commodities yang saat ini masih dalam pembahasan secara internal.

“Tetapi saya yakin bahwa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak terhadap produk kayu asal Indonesia,” katanya.

Narasumber lain, CEO Timber Development UK David Hopkins menyinggung mengenai pentingnya kampanye kualitas produk kayu Indonesia, termasuk melalui forum diskusi seperti kegiatan ini.

Read also:  Indonesia Gandeng Jepang dan AS Perkuat Fondasi Pengembangan PLTN

Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Irlandia dan IMO, Desra Percaya pada kesempatan itu mengungkapkan adanya stigma negatif atas produk kayu Indonesia terkait deforestasi. 

“Produk kayu Indonesia dikenal karena keindahan, daya tahan, dan kualitasnya, tetapi masih dianggap tidak berkelanjutan, meski Indonesia telah menerapkan berbagai program, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, untuk memenuhi kriteria skema berkelanjutan Inggris dan negara Eropa,” katanya.

Baca juga: Thiess Garap Tambang Kapuas Bara Utama (KBU), Bakal Perluas Clean River Program

Pada Desember 2022, SVLK Indonesia telah diperbarui untuk tingkatkan transparansi dan keterlacakan dengan gunakan teknologi informasi dan geolokasi. Sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa, sehingga produk kayu Indonesia tidak memerlukan prosedur uji tuntas tambahan.

Read also:  Menhut Luncurkan Reforestasi Taman Nasional Tesso Nilo, Target Luas 66.704 Ha

Menurut Atase Perdagangan KBRI London Ayu Siti Maryam, ekspor kayu Indonesia ke Inggris mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,45%, namun pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan produk kayu dari negara lain seperti Tiongkok, Swedia, dan Finlandia. 

Namun adanya komitmen pemerintah Inggris untuk meningkatkan penggunaan kayu dalam konstruksi, serta prediksi Bank Dunia mengenai peningkatan permintaan global hingga empat kali lipat pada 2050 membuka peluang perluasan pasar bagi kayu Indonesia di Inggris. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...

Presiden Siapkan Inpres Penyelamatan Gajah, Intervensi Penyusutan Kantong Habitat

Ecobiz.asia — Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua kebijakan strategis untuk memperkuat konservasi satwa liar dan pengelolaan kawasan konservasi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) penyelamatan gajah...

Pertamina Evakuasi 19 Pekerja dari Irak dan Dubai, Perjalanan Pulang Capai 14 Hari

Ecobiz.asia — PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP) berhasil mengevakuasi 19 Perwira yang bertugas di kawasan Timur Tengah, terdiri dari 11 pekerja di...

LPEM UI: Kontribusi Ekonomi AMMAN Capai Rp173,4 Triliun Selama 2018–2024

Ecobiz.asia -- Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) merilis kajian bertajuk Analisis Dampak Makroekonomi dan Sosial...

TOP STORIES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...