Ecobiz.asia — PT PLN (Persero) menargetkan penerapan proyek percontohan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas 1 gigawatt (GW) pada tahun 2030 sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi menuju target Net Zero Emission 2060.
Executive Vice President Energy Transition and Sustainability PLN Kamia Handayani mengatakan, saat ini perusahaan tengah mengkaji lokasi penerapan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon tersebut.
“Targetnya kami akan membangun pilot project CCS pada PLTU di tahun 2030,” kata Kamia dalam International & Indonesia CCS Forum 2025 di Jakarta, Rabu (8/10).
Menurut Kamia, pemilihan lokasi tidak hanya mempertimbangkan aspek teknis, tetapi juga faktor regulasi, transportasi, biaya, dan ketersediaan lokasi penyimpanan (storage) yang memadai.
“Kita harus lihat CCS readiness-nya dari PLTU itu,” ujarnya.
PLN saat ini berkolaborasi dengan mitra nasional dan internasional yang melakukan studi pengembangan teknologi CCS/CCUS pada beberapa pembangkit, yaitu PLTU Suralaya Unit 1-4 berkolaborasi dengan Karbon Korea Co., Ltd, PLTU Suralaya Unit 5-7 (PT PLN Enjiniring dan LAPI ITB), PLTU Indramayu (JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan), PLTGU Tambak Lorok (JERA Co., Inc. Japan dan JGC Corporation Japan), dan PLTU Tanjung Jati B (INPEX Corporation Japan).
Dari studi tersebut, PLN telah memperoleh data awal terkait aspek teknis dan struktur biaya proses carbon capture, meskipun analisis penyimpanan karbon belum diselesaikan.
“Dari studi itu kita baru mendapat hasil dari aspek teknis dan struktur biaya untuk capturenya saja, belum masuk ke storage,” kata Kamia.
Ia menambahkan, kriteria PLTU yang akan menjadi lokasi proyek percontohan tidak terbatas pada pembangkit lama, melainkan juga terbuka untuk PLTU baru yang dinilai layak secara teknis dan finansial.
“Kita harus lihat nanti apakah jika PLTU lama di-refurbish dengan CCS, umur pembangkit bisa lebih panjang atau tidak. Tapi tidak harus PLTU lama, yang penting secara finansial masih bisa dilakukan,” ujarnya.
Meski potensial, Kamia mengakui bahwa biaya penerapan CCS masih sangat tinggi. Teknologi ini dapat meningkatkan biaya pembangkitan listrik hingga 10 sen dolar AS per kWh, jauh di atas harga jual listrik di Indonesia yang hanya sekitar 7 sen dolar AS per kWh.
Untuk itu, PLN berharap adanya dukungan regulasi, insentif, serta mekanisme pembiayaan yang terjangkau agar CCS dapat diimplementasikan secara berkelanjutan. Dukungan tersebut mencakup penyusunan metodologi standar, penyederhanaan perizinan, kriteria mitigasi risiko, serta pengembangan kemitraan berbasis klaster guna menekan biaya dan meminimalkan peningkatan biaya pokok produksi listrik (LCOE). ***
