Indonesia-Jepang Menuju Perdagangan Karbon Bilateral, Pertama di Dunia Terkait Paris Agreement

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Republik Indonesia dan Jepang selangkah lagi akan mencapai Mutual Recognition Arrangement (MRA) terkait perdagangan karbon bilateral.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoM Mutual Recognition on Joint Crediting Mechanism (JCM) & the Indonesian Greenhouse gases Emission Reduction Certification (SPEI) antara Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong dan Wakil Menteri (Vice Minister) Lingkungan Hidup Jepang Yutaka Matsuzawa di Tokyo, Jepang, Rabu, 18 September 2024.

Read also:  KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Dikutip dari akun Facebook Wamen Alue Dohong, saling pengakuan (Mutual Recognition) ini meliputi aspek Sistem Registrasi, MRV dan Sertifikasi Reduksi karbon antara kedua negara.

Baca juga: Menteri LHK Jelaskan Pengembangan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia: Ada Dispute Pemahaman

“Satu langkah selanjutnya adalah penandatanganan Mutual Recognition Arrangement (MRA) oleh Menteri LHK RI Ibu Prof. Siti Nurbaya dan Menteri LH Jepang,” tulis Wamen Alue Dohong.

Read also:  Data Emisi Jadi Kunci Aksi Iklim, KLH Dorong Penguatan Inventarisasi GRK di Bali

“Mohon doa semuanya agar proses menuju MRA antara kedua negara tsb dapat berjalan lancar sehingga Kerjasama Perdagangan Karbon antara RI-Jepang dapat segera terlaksana dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi,” sambung Wamen Alue.

Baca juga: Penjualan Kredit Karbon Pertamina NRE Meningkat, Kuasai 93 Persen Pasar

Model Perdagangan Karbon Bilateral antara RI-Jepang ini apabila bisa berjalan nantinya, akan menjadi model pertama di dunia terkait implementasi Paris Agreement Pasal 6 (6.2 & 6.4) secara bilateral. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

KKP Susun Baseline Emisi Ekosistem Lamun, Pondasi Penting Pengelolaan Karbon Biru

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyusun baseline emisi gas rumah kaca (GRK) dari ekosistem lamun sebagai langkah memperkuat tata kelola karbon biru...

PGE Gandeng South Pole, Percepat Transisi Portofolio Karbon ke Mekanisme Paris Agreement

Ecobiz.asia — PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) mempercepat transisi portofolio proyek karbon panas buminya ke mekanisme pasar karbon global berdasarkan Pasal 6.4 Paris...

Dari Energi hingga Limbah, Lebih dari 165 Proyek Siap Masuk Mekanisme Kredit Karbon Paris Agreement

Ecobiz.asia — Lebih dari 165 proyek yang telah disetujui negara tuan rumah sedang dalam proses transisi dari mekanisme Clean Development Mechanism (CDM) menuju mekanisme...

TOP STORIES

Govt Reviews Scheme as Norway Eyes Carbon Credits from Indonesia Floating Solar Projects

Ecobiz.asia — The government is currently reviewing the scheme in greater detail, including assessing long-term price considerations and mechanisms to ensure that potential funding...

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...