Jakarta Siap Bangun Lima PLTSa, Gubernur Sebut Tipping Fee tak Jadi Soal

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan kesiapannya membangun empat hingga lima Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menangani persoalan sampah dan mendukung transisi energi di ibu kota.

“Jakarta siap untuk itu,” tegas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Senin (16/6/2025).

Namun demikian, Pramono menyebut bahwa realisasi proyek ini masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) terbaru yang mengatur tata kelola dan skema tarif listrik dari PLTSa.

Baca juga: DevvStream Garap Dua Proyek Energi dari Sampah (Waste to Energy) di Indonesia

“Prinsipnya Jakarta siap, apakah nanti PLTSa-nya lima atau empat unit. Sekarang kami menunggu Perpres dari pemerintah pusat,” ujarnya.

PLTSa merupakan teknologi waste-to-energy yang mengubah sampah padat menjadi energi listrik melalui proses termal seperti pembakaran, pirolisis, atau gasifikasi. 

Read also:  Bahlil Minta Pembangunan Smelter Produk Setengah Jadi Dikaji, Hilirisasi Harus Sampai Produk Akhir

Teknologi ini menjadi solusi ganda: mengurangi volume sampah dan menghasilkan energi alternatif yang lebih bersih.

Saat ini, pemerintah pusat tengah menyusun revisi Perpres No. 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan PLTSa di wilayah perkotaan. Salah satu fokus utama adalah penyesuaian skema tipping fee dan tarif jual beli listrik kepada PT PLN (Persero), yang sebelumnya sempat menjadi kendala utama.

“Terkait tipping fee, itu sekarang tidak lagi menjadi masalah. Teknologi PLTSa juga makin terjangkau dan efisien. Kami optimistis proyek ini bisa berjalan baik di Jakarta,” tambah Pramono.

Diketahui, Jakarta menghasilkan rata-rata 7.700 ton sampah per hari, dan memiliki tumpukan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang diperkirakan telah mencapai 55 juta ton. Pembangunan PLTSa menjadi prioritas untuk menekan ketergantungan terhadap landfill dan mengurangi beban lingkungan jangka panjang.

Read also:  Subsidi Energi Salah Sasaran, Reformasi Berpotensi Hemat Rp116 Triliun

Baca juga: Jurus Menteri LH Atasi Bau di RDF Plant Rorotan: Pisahkan Sampah Organik dan Anorganik

Sesuai kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), PLTSa merupakan bagian dari implementasi kebijakan nasional pengelolaan sampah 2025, yang menargetkan pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan 70 persen dari total timbulan sampah nasional. 

KLH juga menegaskan bahwa waste-to-energy menjadi solusi penting untuk kota besar seperti Jakarta yang menghadapi tekanan volume sampah dan keterbatasan lahan.

Terkait rencana pemanfaatan hasil penjualan listrik, Pramono mengatakan sebagian pendapatan dari PLTSa akan dialokasikan untuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa sepanjang 19 kilometer di pesisir utara Jakarta. Proyek ini ditujukan untuk mengantisipasi ancaman rob dan kenaikan muka air laut.

Read also:  Cadangan Minyak Bersama Penting Meski ASEAN Beralih ke Energi Terbarukan

“Dengan APBD Jakarta yang mencapai Rp 91 triliun, kami menargetkan mengalokasikan minimal Rp 5 triliun per tahun untuk mitigasi rob,” ujarnya.

Baca juga: Olah Sampah Jadi Rupiah: Langkah Nyata Masyarakat Tanjungpakis dan PHE ONWJ Mengurangi Pencemaran Laut

Pramono memastikan komitmen penuh Pemprov DKI dalam mendukung agenda strategis pemerintah pusat, baik dalam pengelolaan sampah maupun penguatan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim.

“Ini menjadi tantangan bagi kami dan kami akan bekerja keras untuk mewujudkan apa yang menjadi penugasan dari Bapak Presiden,” pungkasnya. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Menhut Tegaskan Tak Akan Terbitkan Izin Tambang di Habitat Badak Jawa Ujung Kulon, Raja Juli: Saya Berjanji

Ecobiz.asia – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon...

Emisi Fosil Terus Meningkat, CERAH Dorong Indonesia Dukung Target Elektrifikasi Global 35% pada 2035

Ecobiz.asia – Peningkatan emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi di Indonesia. CERAH mendorong pemerintah mendukung target elektrifikasi global sebesar...

Koalisi Pemantau Independen Desak Kemenhut Buka Data Asal Kayu, Soroti Risiko Kayu Ilegal Masuk Industri

Ecobiz.asia – Koalisi Pemantau Independen yang terdiri atas 66 organisasi masyarakat sipil mendesak Kementerian Kehutanan membuka data asal dan peredaran kayu untuk memperkuat pengawasan...

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

TOP STORIES

Habitat Kedua Badak Jawa Masih Dikaji, Pakar Sebut Indonesia Punya Pengalaman Translokasi Satwa Liar

Ecobiz.asia – Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan translokasi badak sebagai bagian dari upaya konservasi, namun rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus)...

Ancol Buka Peluang Kemitraan untuk Perluas Restorasi Kerang Hijau di Teluk Jakarta

Ecobiz.asia – PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk membuka peluang kerja sama dengan lembaga penelitian dan calon penyandang dana untuk memperluas program restorasi kerang hijau...

Dua Perusahaan Ajukan Proyek Karbon Biru di Lombok dan Jawa, KKP Lakukan Verifikasi

Ecobiz.asia – Dua perusahaan mengajukan usulan proyek karbon biru di Lombok Timur dan Jawa kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Usulan tersebut mencakup restorasi...

Indonesia Finalizes Draft Presidential Regulation for 100-GWp Solar Power Programme

Ecobiz.asia – Indonesia is finalising a draft Presidential Regulation on the development of 100 gigawatt-peak (GWp) of solar power capacity, following the completion of...

APRIL Group Awaits Official Notice After Indonesia Revokes RAPP’s 338,536-Hectare Forestry Permit

Ecobiz.asia – APRIL Group is awaiting formal notification and further clarification from the Indonesian government following the revocation of the forestry concession permit held...