Puas dengan Kualitas Kayu Indonesia, Importir Inggris Sepakat Tingkatkan Impor

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Importir Inggris menilai produk kayu Indonesia memiliki kualitas dan berminat untuk terus meningkatkan volume impor ke depan. 

Adanya kebijakan European Union Deforestation Regulation (EUDR) dan UK Timber Regulations diyakini tidak akan berdampak banyak pada proses impor produk kayu Indonesia.

Demikian mengemuka pada Stakeholders Dialogue yang digelar KBRI London bersama industri Kayu Inggris di tengah gempuran isu sustainability dan legalitas yang dihembuskan oleh Uni Eropa dan Inggris, Kamis (9/1/2025) waktu setempat.

Baca juga: Indonesia Siap Luncurkan Perdagangan Karbon Luar Negeri, Libatkan Lima Proyek Energi Terbarukan

Stakeholder Dialogue dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk peningkatan ekspor timber Indonesia ke Inggris.

Read also:  Kendalikan Karhutla, Kemenhut Dapat Tambahan Anggaran Rp471,239 Miliar

Forum menyepakati keinginan untuk tingkatkan impor kayu dari Indonesia. “Saya sudah melakukan bisnis dengan Indonesia lebih dari 40 tahun, dan selalu puas dengan kualitas kayu Indonesia”, ujar Chairman Timber Development UK Chris Sutton yang hadir sebagai pembicara.

Sementara menurut Managing Director EFECA Emily Fripp, kalangan pelaku usaha di Inggris masih menunggu update kebijakan pemerintah Inggris mengenai UK Forest Risk Commodities yang saat ini masih dalam pembahasan secara internal.

“Tetapi saya yakin bahwa kebijakan ini tidak akan terlalu berdampak terhadap produk kayu asal Indonesia,” katanya.

Narasumber lain, CEO Timber Development UK David Hopkins menyinggung mengenai pentingnya kampanye kualitas produk kayu Indonesia, termasuk melalui forum diskusi seperti kegiatan ini.

Read also:  Terjebak Asap Karhutla, Orangutan Lemah Diselamatkan dari Kebun Sawit

Duta Besar RI untuk Inggris Raya, Irlandia dan IMO, Desra Percaya pada kesempatan itu mengungkapkan adanya stigma negatif atas produk kayu Indonesia terkait deforestasi. 

“Produk kayu Indonesia dikenal karena keindahan, daya tahan, dan kualitasnya, tetapi masih dianggap tidak berkelanjutan, meski Indonesia telah menerapkan berbagai program, seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, untuk memenuhi kriteria skema berkelanjutan Inggris dan negara Eropa,” katanya.

Baca juga: Thiess Garap Tambang Kapuas Bara Utama (KBU), Bakal Perluas Clean River Program

Pada Desember 2022, SVLK Indonesia telah diperbarui untuk tingkatkan transparansi dan keterlacakan dengan gunakan teknologi informasi dan geolokasi. Sistem ini telah diakui oleh Uni Eropa, sehingga produk kayu Indonesia tidak memerlukan prosedur uji tuntas tambahan.

Read also:  Menteri Energi Bangladesh Apresiasi Inovasi PLN Nusantara Power

Menurut Atase Perdagangan KBRI London Ayu Siti Maryam, ekspor kayu Indonesia ke Inggris mengalami trend positif selama 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 0,45%, namun pangsa pasarnya masih sangat kecil dibandingkan produk kayu dari negara lain seperti Tiongkok, Swedia, dan Finlandia. 

Namun adanya komitmen pemerintah Inggris untuk meningkatkan penggunaan kayu dalam konstruksi, serta prediksi Bank Dunia mengenai peningkatan permintaan global hingga empat kali lipat pada 2050 membuka peluang perluasan pasar bagi kayu Indonesia di Inggris. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

Hotspot Kalbar Turun Tajam hingga 71%, Kemenhut Terus Perkuat Pengendalian Karhutla

Ecobiz.asia – Hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat turun tajam dalam sehari, dari 134 menjadi 39 titik high confidence. Meski demikian,...

Kemenhut Upayakan Pemulangan Lima Bayi Orangutan dari India, Lakukan Cek DNA

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi dengan otoritas India untuk memastikan penanganan dan mengupayakan pemulangan lima bayi orangutan yang ditemukan di kawasan hutan Distrik...

Pantauan Kemenhut: Kalsel Nihil Hotspot, Pengendalian Karhutla di Kalbar-Kalteng Diperkuat

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah setelah pemantauan terbaru menunjukkan kedua provinsi...

Pemerintah Siapkan Panduan ESG untuk Perkuat Daya Saing Industri Mineral Kritis

Ecobiz.asia -- Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia menindaklanjuti hasil...

Karhutla, Kemenhut Kembali Sanksi Administratif Lima Perusahaan PBPH

Ecobiz.asia - – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali menjatuhkan sanksi administratif kepada lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat setelah ditemukan...

TOP STORIES

INALUM Raih Rating BBB- dari S&P, Perkuat Akses Pendanaan Hilirisasi

Ecobiz.asia — PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau INALUM memperoleh peringkat kredit internasional BBB- dengan outlook stabil dari S&P Global Ratings. Peringkat investment grade tersebut...

Karhutla Dekati Sumur ML-12, Pertamina EP Lirik Kerahkan Fire Brigade

Ecobiz.asia — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Pasir Sialang Jaya, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, mendekati fasilitas operasi Sumur ML-12 milik...

BRI Kucurkan Pembiayaan Sosial dan Lingkungan Rp842,1 Triliun, 58% dari Total Kredit

Ecobiz.asia – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) mencatat portofolio pembiayaan yang terkait aspek sosial dan lingkungan mencapai Rp842,1 triliun hingga akhir triwulan...

Hotspot Kalbar Turun Tajam hingga 71%, Kemenhut Terus Perkuat Pengendalian Karhutla

Ecobiz.asia – Hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat turun tajam dalam sehari, dari 134 menjadi 39 titik high confidence. Meski demikian,...

Kemenhut Upayakan Pemulangan Lima Bayi Orangutan dari India, Lakukan Cek DNA

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) berkoordinasi dengan otoritas India untuk memastikan penanganan dan mengupayakan pemulangan lima bayi orangutan yang ditemukan di kawasan hutan Distrik...