Ecobiz.asia – Komitmen iklim Indonesia dinilai belum memadai dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama karena lemahnya pendanaan, pemantauan, dan pengendalian polusi udara. Dalam Healthy NDC Scorecard 2026 yang diterbitkan Global Climate and Health Alliance (GCHA), Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 117 negara dengan skor 11 poin.
Laporan tersebut juga mencatat estimasi angka kematian terkait polusi udara di Indonesia sebesar 82,2 per 100.000 penduduk. GCHA menilai aspek kesehatan memang telah masuk dalam perencanaan iklim nasional, tetapi belum didukung alokasi anggaran yang jelas, perhitungan biaya dampak kesehatan, dan target pemantauan yang terukur.
Indonesia memperoleh penilaian rendah pada aspek ekonomi dan pendanaan, pemantauan dan implementasi, integrasi dampak kesehatan, manfaat kesehatan tambahan, transisi berkeadilan, serta polusi udara. Sementara itu, aspek aksi sektor kesehatan dan tata kelola terintegrasi dinilai cukup baik.
Skor Indonesia juga berada di bawah rata-rata global sebesar 11,8 poin. Dalam laporan yang sama, Kamboja memperoleh 24 poin, Timor Leste 22 poin, dan Sri Lanka 19 poin.
GCHA menempatkan komitmen iklim Indonesia dalam kategori jalur pemanasan global “<4°C”, yang mengindikasikan risiko dampak sangat buruk terhadap kesehatan manusia. Secara global, baru 32% dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) yang menghitung dampak kesehatan secara kuantitatif.
GCHA menilai Indonesia perlu memperjelas kaitan perubahan iklim dengan penyakit serta memasukkan polutan berbahaya, seperti black carbon atau karbon hitam dan partikulat (PM), ke dalam kebijakan iklim.
Pemerintah juga didesak menetapkan target kualitas udara nasional yang selaras dengan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), serta melibatkan Kementerian Kesehatan secara formal dalam penyusunan dan pelaksanaan NDC.
Koordinator Outreach and Advocacy CERAH Dzatmiati Sari menilai ketergantungan pada batu bara menjadi salah satu persoalan mendasar dalam kebijakan iklim Indonesia. Menurut dia, rencana pemanfaatan batu bara hingga 2060 berisiko memperpanjang paparan masyarakat terhadap pencemaran udara dan dampak kesehatan akibat perubahan iklim.
“Target NDC seharusnya jangan yang penting emisi turun, tetapi seberapa besar pemangkasan emisi yang harus dicapai agar menghasilkan lingkungan dan udara yang layak bagi masyarakat untuk hidup sehat. Jika tidak menyelesaikan masalah dari sumbernya, seperti penggunaan batu bara yang berlanjut, maka kita terus terjebak di emisi yang tinggi dan beban biaya kesehatan yang membengkak akibat dari energi fosil,” kata Dzatmiati dikutip Selasa (21/10/2026).
Peneliti GCHA Dr. Nova Tebbe mengatakan Healthy NDC Scorecard digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah memasukkan kesehatan dalam perencanaan iklim, keselarasan dengan target pengurangan emisi, serta hubungan kebijakan iklim dengan angka kematian akibat polusi udara di tingkat nasional. ***
