Ecobiz.asia – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengumpulkan sejumlah pengusaha perkebunan, pertambangan, hingga kehutanan di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Di antara pengusaha yang hadir, terdapat Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) Sihol P. Aritonang, Deputy Director of Corporate Strategic & Relation Sinar Mas Forestry Iwan Setiawan, Direktur Perencanaan PT Rimba Makmur Utama Asep Ayat, Vice President Sustainability PT Astra Agro Lestari Susila Darmawati, dan Division Head of Corporate Social Responsibility (CSR) & External Relations PT Antam Yulan Kustiyan.
Pada kesempatan itu, Menteri Hanif mengajak para pengusaha untuk berkolaborasi merestorasi gambut dan mangrove. “Ini dua hal yang spesifik yang dimandatkan oleh Undang-Undang untuk ditangani dengan serius oleh pemerintah Republik Indonesia,” kata Hanif.
Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton CO₂, menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Namun, lebih dari 3,3 juta hektare di antaranya mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembukaan lahan dengan api.
Data periode 2018–2023 menunjukkan upaya pemulihan yang dilakukan mencapai kemajuan signifikan, di mana 3,07 juta hektare mengalami perbaikan kualitas, meskipun 2,50 juta hektare masih menurun dan sisanya sekitar 18,72 juta hektare tetap stabil.
Upaya pemulihan gambut juga melibatkan masyarakat di desa-desa yang berada di lahan gambut. Sejak 2015, KLH menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa, yang terbukti efektif memperbaiki pengelolaan gambut dan menekan kebakaran lahan. Program ini mengusung pendekatan berbasis masyarakat dengan strategi 3R (Rewetting (Pembasahan Kembali), Revegetasi, Revitalisasi) yang tidak hanya memulihkan ekosistem, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.
Untuk pemulihan gambut, Menteri Hanif mendorong pelaku usaha melibatkan masyarakat di desa-desa sekitar areal konsesi melalui pembentukan DMPG. KLH menargetkan pembentukan 2.354 DMPG, dengan 1.450 desa di antaranya memerlukan dukungan perusahaan karena berada di wilayah penyangga konsesi.
Sementara itu, untuk ekosistem mangrove, Indonesia merupakan pemilik mangrove terluas di dunia dengan total 3,44 juta hektare. Namun, sekitar 769 ribu hektare di antaranya mengalami degradasi. Pemerintah telah memulihkan lebih dari 85 ribu hektare mangrove sejak 2020, ditambah kontribusi 14 ribu hektare dari inisiatif internasional dan program CSR perusahaan.
Untuk mempercepat pemulihan, pemerintah meluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan, serta menyiapkan peta jalan, regulasi, dan inventarisasi lokasi prioritas.
Hanif menekankan kolaborasi untuk pemulihan lahan gambut dan mangrove penting karena upaya ini tidak bisa dilakukan sendirian. “Kolaborasi ini penting. Tidak satu pun kita mampu menangani persoalan lingkungan secara mandiri. Kolaborasi ini menjadi kunci penanganan kondisi ekosistem yang diperlukan dunia,” katanya. ***
