Hutan Rakyat Simpan Karbon Tinggi, Potensial Jadi Solusi Mitigasi Perubahan Iklim

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia – Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Institute for Advanced Social, Science, and Sustainable Future (IASSSF) mengungkap potensi besar hutan rakyat dalam menyimpan karbon dan meredam dampak perubahan iklim.

Studi yang dilakukan di Desa Sidodadi, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang ini menunjukkan bahwa hutan yang dikelola masyarakat secara lestari mampu menyimpan karbon dalam jumlah signifikan, bahkan melampaui ekspektasi.

Dipimpin oleh Rosa Aprilia dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pendekatan allometrik untuk menghitung cadangan karbon pada berbagai jenis pohon di kawasan hutan rakyat.

Read also:  Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Baca juga: Saving Nature Amankan Hutan Hujan Koridor Satwa Liar di Sumatra, Terancam Deforestasi

Hasilnya, pohon Jabon (Anthocephalus cadamba) mencatat kapasitas simpan karbon sebesar 381,03 ton C/ha, disusul Balsa (Ochroma pyramidale) 374,88 ton C/ha, dan Sengon (Albizia chinensis) 40,99 ton C/ha.

“Temuan ini mempertegas bahwa hutan rakyat tidak hanya menjadi penyangga ekosistem, tetapi juga dapat menjadi instrumen penting dalam agenda mitigasi perubahan iklim global,” demikian dinyatakan Rosa Aprilia dalam pernyataan pers yang diterima, Sabtu (5/4/2025).

Read also:  PTBA Gelar Panen Raya Padi Hasil Implementasi Kalium Humat di Muara Enim

Lebih dari sekadar fungsi ekologis, pengelolaan hutan rakyat juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, menjadikannya model pembangunan berkelanjutan yang ideal. Masyarakat lokal yang terlibat aktif dalam perlindungan dan pemanfaatan hutan terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.

Baca juga: Produksi Kayu Hutan Rakyat, KLHK Dorong Pengaturan Rotasi Panen Demi Keberlanjutan

Penelitian ini menjadi relevan dengan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement untuk menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan pada 2030. Rosa menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung penguatan peran hutan rakyat dalam strategi nasional mitigasi perubahan iklim.

Read also:  Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

IASSSF juga merekomendasikan peningkatan kesadaran publik dan dukungan kebijakan agar pengelolaan hutan berbasis masyarakat mendapat tempat yang lebih strategis dalam perencanaan pembangunan nasional.

Artikel lengkap hasil penelitian ini telah dipublikasikan di ASEAN Natural Disaster Mitigation and Education Journal dan dapat diakses melalui tautan berikut: https://doi.org/10.61511/andmej.v2i2.2025.1520. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

PTBA Gelar Panen Raya Padi Hasil Implementasi Kalium Humat di Muara Enim

Ecobiz.asia — PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menggelar panen raya hasil implementasi kalium humat di Desa Tanjung Karangan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim,...

Optimalkan Potensi Cadangan Migas, PHKT Siapkan Pengeboran Sumur Infill di Selat Makassar

Pengeboran ini merupakan bagian langkah strategis pengelolaan lapangan tua (mature) untuk menjaga keberlanjutan operasi dan produksi migas PHKT dengan cara mengoptimalkan potensi cadangan dari lapangan yang sudah beroperasi.

Perluas Akses Masyarakat Kelola Hutan, Menhut Serahkan SK Perhutanan Sosial di NTB

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan menyerahkan enam Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat di Nusa Tenggara Barat, memberikan akses kelola kawasan hutan seluas...

Kemenhut–ICRAF Perbarui Kerja Sama, Dorong Implementasi Agroforestri

Ecobiz.asia — Kementerian Kehutanan Republik Indonesia memperbarui kerja sama strategis dengan International Centre for Research in Agroforestry untuk mendorong implementasi agroforestri dalam pengelolaan hutan...

Gakkum Kehutanan Ungkap Perdagangan Sisik Trenggiling di Sintang, Barang Bukti 1,38 Kg Diamankan

Ecobiz.asia – Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Kalimantan berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal bagian satwa dilindungi berupa sisik Trenggiling di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam operasi...

TOP STORIES

Gold Standard Rilis Metodologi Kredit Karbon untuk Proyek Pensiun Dini PLTU

Ecobiz.asia — Lembaga sertifikasi iklim Gold Standard meluncurkan metodologi baru untuk mendukung percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara sekaligus memastikan transisi...

Pakar IPB: Perdagangan Karbon Sah dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ecobiz.asia — Perdagangan karbon dinilai dapat diterima dalam perspektif ekonomi syariah sepanjang memenuhi prinsip transparansi, verifikasi ilmiah, serta bebas dari unsur spekulasi dan riba. Ketua...

Dua Perusahaan Besi dan Baja Segera Disidangkan Atas Pidana Lingkungan, KLH Tak Toleransi Pencemar

Ecobiz.asia — Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup menyerahkan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak...

Indonesia Removes Sea Sand Export Provision in New Marine Sedimentation Rule

Ecobiz.asia — Indonesia’s Ministry of Marine Affairs and Fisheries has issued a new regulation revising the implementation rules for managing marine sedimentation, including the...

KKP Terbitkan Permen KP 6/2026, Ketentuan Ekspor Pasir Laut Dihapus

Ecobiz.asia — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 6 Tahun 2026 yang mengubah ketentuan pelaksanaan pengelolaan...