Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan pentingnya keterlibatan Non-Party Stakeholders (NPS) dalam memperkuat transparansi aksi iklim Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam webinar internasional bertema “Pelibatan Non-Party Stakeholders dalam Implementasi Transparansi Perubahan Iklim” yang digelar Jumat (26/9/2025).
Deputi Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon, Ary Soedijanto, menekankan bahwa Enhanced Transparency Framework (ETF) sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Perjanjian Paris harus dijalankan melalui sinergi multipihak.
“Peran NPS menjadi salah satu pilar utama transparansi perubahan iklim. Implementasi ETF akan memperkuat tata kelola iklim nasional yang kredibel di tingkat internasional sekaligus mempercepat pencapaian target NDC,” kata Ary.
NPS berkontribusi melalui penyediaan data, pelaksanaan aksi mitigasi dan adaptasi, serta peningkatan kesadaran publik. Ary menekankan bahwa kebijakan dan regulasi global perlu diterjemahkan dalam konteks yang mudah dipahami masyarakat akar rumput agar kolaborasi pemerintah (Party Stakeholders) dan NPS bisa berjalan efektif.
Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi (MPV), Mitta Ratna Djuwita, menyoroti sejumlah inisiatif dari masyarakat sipil dan akademisi, termasuk pembentukan Climate Transparency Hub (CTH) oleh organisasi masyarakat sipil serta Center of Excellence (CoE) oleh akademisi.
“Inisiatif ini penting untuk memperkuat sinergi antara gerakan akar rumput dan kebijakan berbasis regulasi,” ujarnya.
Aktivis lokal seperti Gede Sugiarta dan Sumino turut memaparkan praktik mitigasi dan adaptasi di tingkat komunitas, sementara akademisi dan CSO menegaskan pentingnya menjadi jembatan antara regulator dan pelaksana aksi iklim.
Dosen Universitas Padjadjaran, Budiawati Supangkat, menambahkan bahwa prinsip gender responsive harus menjadi bagian dari setiap program iklim.
“Pertimbangan gender perlu dielaborasi agar aksi iklim lebih inklusif dan berkeadilan,” tegasnya.
Mitta menutup kegiatan dengan menegaskan pentingnya memperluas mekanisme koordinasi, memperkuat kerja sama jangka panjang, serta memastikan keberlanjutan dan efektivitas pembagian peran antar pihak. ***
