Ecobiz.asia – Permintaan unit emisi untuk memenuhi kewajiban penerbangan internasional melalui skema CORSIA diperkirakan mencapai 200 juta–220 juta ton CO₂ secara global pada fase pertama 2024–2026, membuka peluang bagi Indonesia untuk memasok kredit karbon, termasuk dari proyek karbon biru.
Sustainability Manager AirAsia Indonesia Agus Maulidan mengatakan, kebutuhan unit emisi yang memenuhi persyaratan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) diperkirakan mencapai 1,9 juta–2 juta ton CO₂ untuk maskapai Indonesia. Sementara itu, permintaan di tingkat ASEAN diperkirakan mencapai 17 juta–18 juta ton CO₂.
“Ini sebenarnya menciptakan pasar kepatuhan yang signifikan dan membuka peluang bagi negara-negara seperti Indonesia untuk memanfaatkan permintaan tersebut,” kata Agus pada diskusi Carbon Talk berjudul Unlocking Blended Financing for Indonesia’s Blue Carbon Ecosystem pada Indonesia International Sustainability Forum, Selasa (6/10/2026).
CORSIA merupakan mekanisme berbasis pasar yang dikembangkan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) untuk membantu mengendalikan emisi karbon dari penerbangan internasional. Melalui mekanisme ini, maskapai yang memiliki kewajiban offset harus memenuhi ketentuan dengan menyerahkan unit emisi yang memenuhi kriteria kelayakan CORSIA.
Agus mengatakan, besarnya kebutuhan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan pasokan kredit karbon bagi pasar kepatuhan internasional. Dengan demikian, pembiayaan karbon berpotensi mendukung proyek-proyek pengurangan emisi dan penyerapan karbon di dalam negeri.
Salah satu sektor yang berpotensi memanfaatkan peluang tersebut adalah karbon biru (blue carbon), yakni karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir dan laut, termasuk mangrove dan padang lamun.
Meski demikian, Agus menegaskan bahwa tidak semua kredit karbon dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban CORSIA. Kredit yang memenuhi syarat harus berasal dari program sertifikasi yang disetujui ICAO dan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain tambahan pengurangan emisi (additionality), perlindungan sosial dan lingkungan, serta pencegahan penghitungan atau klaim ganda atas pengurangan emisi.
Khusus untuk proyek berbasis alam, aspek permanence atau keberlanjutan penyimpanan karbon dalam jangka panjang menjadi perhatian penting. Aspek ini berkaitan dengan kemampuan proyek mempertahankan cadangan karbon yang telah diserap agar tidak kembali dilepaskan ke atmosfer.
Menurut Agus, perkembangan terbaru dalam mekanisme CORSIA turut membuka peluang bagi proyek karbon biru. Namun, kelayakan suatu metodologi atau program sertifikasi tidak serta-merta menjamin bahwa seluruh kredit yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban maskapai.
Karena itu, pembeli kredit karbon dari pasar kepatuhan juga mempertimbangkan konteks yurisdiksi dan profil risiko negara tempat proyek berlangsung. Faktor yang dinilai mencakup tata kelola lingkungan, penegakan hukum, ketahanan terhadap perubahan iklim, stabilitas penggunaan lahan, serta mekanisme pemantauan dalam jangka panjang.
Agus mencontohkan, kebakaran hutan dan kemunculan titik panas di sejumlah wilayah Indonesia menjadi bagian dari konteks risiko yang diperhatikan dalam menilai kepercayaan terhadap pengelolaan lingkungan suatu negara.
Meskipun ekosistem mangrove dan lahan basah pesisir memiliki karakteristik berbeda dari hutan daratan, menurut dia, kepercayaan pembeli tidak hanya ditentukan oleh kondisi proyek secara individual. Tata kelola dan pengelolaan lingkungan pada tingkat negara turut memengaruhi persepsi risiko serta keyakinan pasar terhadap keberlanjutan kredit karbon.
Dia juga mengingatkan bahwa status kelayakan kredit karbon pada satu fase CORSIA tidak otomatis berlaku pada fase berikutnya. ICAO terus mengevaluasi program sertifikasi dan persyaratan kelayakan untuk setiap periode kepatuhan, sementara ketentuan terkait keberlanjutan penyimpanan karbon semakin diperketat, terutama bagi kegiatan dan proyek yang dimulai setelah 2026.
Dengan demikian, peluang Indonesia memasok kredit karbon biru untuk pasar penerbangan internasional tidak hanya bergantung pada besarnya potensi ekosistem pesisir. Pengembangan proyek berintegritas tinggi, kepastian tata kelola, serta jaminan penyimpanan karbon dalam jangka panjang menjadi faktor penting untuk menjaga kelayakan kredit dan kepercayaan pembeli.
Agus menilai, Indonesia memiliki potensi karbon biru yang signifikan. Namun, peluang tersebut perlu ditopang oleh proyek yang mampu membuktikan integritas pengurangan emisi dan keberlanjutan penyimpanan karbon, serta berada dalam kerangka tata kelola yang dapat dipercaya oleh pembeli internasional. ***
