Ecobiz.asia — Kalimantan masih menjadi tulang punggung industri batu bara nasional. Setidaknya, di tahun lalu kontribusi batubara dari Kalimantan tercatat mencapai 688 juta ton atau 82 persen dari total produksi Indonesia pada 2024.
Hal ini terungkap dalam diskusi bertajuk “Penggerak Energi dari Kalimantan untuk Keberlanjutan” yang digelar Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia – Indonesian Coal Mining Association (APBI-ICMA) di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (9/7). Dalam acara Road Show APBI Edisi Kalimantan ini turut dibahas beragam isu penting, terutama tentang tantangan dan peluang di sektor industri pertambangan nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati yang turut hadir memberikan sambutan dalam diskusi tersebut menyatakan pada 2024, batu bara berkontribusi 40,56 persen untuk bauran energi nasional.
“Ada sekitar 50-60 persen pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung dari batu bara yang 70 persen dari itu dihasilkan dari Kalimantan, sehingga sumber energi terbesar Indonesia adalah Kalimantan,” kata Rita.
Menurutnya, pertambangan batu bara memiliki makna penting dalam menerangi dunia, karena kebutuhan listrik terbesar masih mengandalkan produksi batu bara. “Bayangkan saja jika hidup tanpa listrik karena tidak ada batu bara. Misalnya di acara ini tiba-tiba listrik padam, pasti acara terganggu. Kita buka komputer atau laptop juga butuh listrik, handphone pun butuh listrik. Jadi ketika kita terima telepon juga ingat batu bara yang menjadi sumber energi listrik,” kata Rita.
Rita melanjutkan, untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara pada 2024 mencapai Rp140.460 triliun tercapai 123,75 persen dari target, setara dengan 52 persen dari total PNBP Kementerian ESDM.
“Jadi, minerba untuk menggerakkan ekonomi Indonesia itu bukan omong kosong, tapi realita. Untuk mewujudkan Indonesia emas pun, batu bara memiliki peran penting karena turut menggerakkan ekonomi nasional. Tapi ingat, sumber daya ini harus dikelola secara bertanggungjawab. Pengelolaan secara ramah harus dikedepankan,” kata Rita.
Sementara itu Ketua Umum APBI-ICMA Priyadi menambahkan bahwa batubara bukan hanya komoditas, melainkan instrumen pembangunan yang membuka akses, mendorong ekonomi, dan menciptakan peradaban baru. Menurut Priyadi, Kalimantan Timur dinilai sebagai kontributor utama sektor energi nasional sekaligus kekuatan besar dalam keanggotaan APBI.
Di tengah tekanan global seperti penurunan harga dan ketidakpastian geopolitik, Priyadi mengajak seluruh pihak untuk tetap adaptif, kolaboratif, dan berkomitmen pada keberlanjutan. “Industri ini harus tetap kuat, tapi juga harus bertanggung jawab secara sosial dan ekologis untuk keberlanjutan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa transformasi pembangunan ekonomi pascatambang dan transisi menuju energi rendah emisi adalah keniscayaan, karena ketergantungan terhadap sumber daya tak terbarukan tidak bisa berlangsung lama.
Arief Murdiyatno, Staff Ahli Gubernur Kalimantan Timur Bidang III menyatakan seiring dengan adanya komitmen dari APBI-ICMA dalam melakukan pembangunan sektor tambang yang bertanggung jawab, maka pihaknya mendukung penuh komitmen tersebut.
“Kami mendukung penuh komitmen bersama dalam membangun sektor pertambangan yang bertanggung jawab, transparan, berdaya saing global, peduli terhadap pemulihan lahan, keselamatan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan transisi menuju energi rendah karbon,” ujar Arief dalam sambutannya.
Ia berharap setiap perusahaan tambang mengambil bagian dalam pembangunan daerah pascatambang melalui pengelolaan reklamasi optimal, penataan lahan bekas tambang yang fungsional, dan penyusunan program tanggung jawab sosial yang berbasis pemberdayaan masyarakat, pendidikan vokasi, dan penguatan UMKM lokal. Kaltim kini sedang menjalankan transformasi menuju provinsi yang modern, hijau, dan inklusif, sehingga ia ingin sektor pertambangan berjalan dalam koridor tata kelola yang baik (good mining governance), menjunjung tinggi keterbukaan informasi, pelibatan masyarakat, dan kepastian hukum.
Tantangan Infrastruktur dan Logistik di Lapangan
Sementara itu Gita Mahyarani, Plt. Direktur Eksekutif APBI-ICMA menambahkan bahwa dalam diskusi antara pelaku usaha batubara yang diinisiasi APBI-ICMA ini juga membahas beragam persoalan teknis terkait isu logistik yang merupakan aspek fundamental dalam operasional pertambangan.
Menurut Gita, ada berbagai tantangan infrastruktur, mulai dari keterbatasan fasilitas pelabuhan hingga padatnya lalu lintas sungai seperti yang terjadi pada Sungai Mahakam yang belum memiliki sistem pengaturan terpadu. Para pelaku industri, kata Gita, menegaskan bahwa tanpa logistik yang efisien dan terintegrasi, seluruh proses produksi hingga ekspor batubara tidak akan dapat berjalan optimal.
Karena itu, digitalisasi serta integrasi sistem logistic yang adaptif dinilai mutlak untuk memperkuat daya saing sektor ini di tengah tekanan biaya dan kompetisi global.
“Melalui kegiatan ini, APBI-ICMA berharap dapat memperkuat sinergi lintas sektor, mendorong praktik tambang yang bertanggung jawab, serta menunjukkan bahwa kemajuan industri batubara dapat sejalan dengan keberlanjutan dan kepentingan jangka panjang bangsa,” tandas Gita. ***
