Lakukan Pemulihan Gambut, Perusahaan Kehutanan-Perkebunan Diganjar KLH Kenaikan Peringkat PROPER

MORE ARTICLES

Ecobiz.asia — Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) siap memberikan insentif berupa kenaikan peringkat dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) bagi perusahaan kehutanan dan perkebunan yang menjalin kolaborasi pemulihan gambut.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya keterlibatan dunia usaha dalam restorasi ekosistem gambut yang menjadi salah satu penyerap karbon terbesar di dunia.

“Kolaborasi ini penting. Tidak satu pun kita mampu menangani persoalan lingkungan secara mandiri. Kolaborasi ini menjadi kunci penanganan kondisi ekosistem yang diperlukan dunia,” katanya dalam Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Indonesia memiliki sekitar 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon mencapai 57 gigaton CO₂. KLH telah memetakan target pemulihan gambut seluas 3,31 juta hektare, terbagi di areal penggunaan lain (APL), kawasan hutan, penyangga konsesi, serta area konsesi yang diwajibkan melakukan restorasi.

Read also:  Organisasi Lingkungan Desak Transparansi soal Karhutla Sawit, RSPO Sebut Sanksi Anggota Tunggu Pembuktian

Pemulihan gambut juga melibatkan pemberdayaan masyarakat desa. KLH menargetkan pembentukan 2.354 Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG), dengan 1.450 desa di antaranya membutuhkan dukungan perusahaan karena berada di wilayah penyangga konsesi.

Menteri Hanif mengatakan akan memberi keistimewaan bagi perusahaan yang melaksanakan kolaborasi pemulihan gambut dalam penilaian PROPER. “Mau (Proper) Emas, mau apa… Yang penting diselamatkan dulu gambutnya. Ini penting, bukan hanya untuk kita,” tegasnya.

Read also:  Kawal Target COP17 CBD, Indonesia Dorong Reformasi Insentif dan Pendanaan Keanekaragaman Hayati

Peringkat PROPER terdiri dari lima kategori yaitu Emas (kepemimpinan lingkungan yang berkelanjutan dan inovatif), Hijau (melebihi kepatuhan dan menerapkan efisiensi sumber daya serta tanggung jawab sosial), Biru (memenuhi seluruh persyaratan regulasi), Merah (belum memenuhi sebagian ketentuan), dan Hitam (melanggar serius atau menyebabkan pencemaran).

Deputi Bidang Tata Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH, Sigit Reliantoro, menjelaskan perusahaan yang aktif menjalankan program DMPG berpeluang mendapat peringkat PROPER Hijau.

“Jika perusahaan mendapat PROPER Merah namun sudah menyatakan komitmen berapa desa yang akan dibina, kemudian berapa hitung-hitungan pencegahan emisi karbon termasuk metodologi verifikasinya, maka akan mendapat pengampunan dan peringkatnya naik ke PROPER Biru,” ujarnya.

Read also:  PHE Andalkan Teknologi Geosains untuk Optimalkan Potensi Migas Nasional

Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Sihol P. Aritonang, menyambut kebijakan tersebut dengan menyatakan kesiapan perusahaan untuk berkolaborasi dalam pemulihan gambut.

Dia menjelaskan pengelolaan gambut memang seharusnya dilakukan dalam satu kesatuan bentang lahan (landscape), termasuk dengan melibatkan desa-desa di wilayah perusahaan yang ada di lahan gambut. “Kami siap ambil bagian dalam inisiatif yang dipimpin KLH,” katanya.

Sihol juga menyambut insentif yang ditawarkan pemerintah untuk menaikkan peringkat PROPER bagi perusahaan yang melaksanakan kolaborasi pemulihan gambut. “Kalau pemulihan ekosistem gambut ini menjadi bagian integral dari penilaian PROPER, tentu kami siap untuk mengikuti ketentuannya,” ujar dia. ***

LATEST STORIES

MORE ARTICLES

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Isu Mineral Muncul di Ujung Kulon, Begini Penjelasan Kemenhut Soal Habitat Kedua Badak Jawa

Ecobiz.asia – Kementerian Kehutanan menegaskan rencana pengembangan habitat kedua Badak Jawa tidak akan mengubah peruntukan maupun mengurangi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Penegasan...

COP31: Mitigasi Perubahan Iklim, Indonesia Percepat Penurunan Emisi Metana di Sektor Sampah, Pertanian, dan Energi

Ecobiz.asia – Pemerintah Indonesia mempercepat upaya penurunan emisi metana di tiga sektor, yakni persampahan, pertanian, dan energi fosil, sebagai bagian dari pencapaian target penurunan...

Koalisi Electrify Now Dinilai Bisa Bantu Pendanaan Transmisi dan PLTS 100 GWp

Ecobiz.asia – Indonesia perlu menyiapkan proyek prioritas dan memperkuat kepastian kebijakan untuk memanfaatkan peluang pembiayaan dari Electrify Now Finance Coalition. Skema pendanaan internasional tersebut dinilai...

TOP STORIES

SKK Migas: Indonesia’s Oil and Gas Future Remains Promising Amid Global Challenges

Ecobiz.asia -- Indonesia’s oil and gas industry continues to have promising prospects despite mounting global challenges, with the future of the upstream sector depending...

Indonesia Perkuat Data Emisi untuk Cegah Penghitungan Ganda Kredit Karbon

Ecobiz.asia – Indonesia memperkuat integritas perdagangan karbon melalui pembenahan data emisi, standardisasi alat pemantauan, pengujian laboratorium, dan keterhubungan sistem registri. Penguatan dari hulu hingga...

Indonesia dan Thailand Terpilih dalam Program Investasi Industri Rendah Emisi ITIP

Ecobiz.asia – Indonesia dan Thailand menjadi dua negara pertama yang terpilih mengikuti Industrial Transitions Investment Platform (ITIP) Accelerator, program yang menyediakan dukungan teknis dan...

Indonesia, Japan Develop Forestry Carbon Methodologies for High-Integrity JCM Projects

Ecobiz.asia – Indonesia and Japan are developing carbon accounting methodologies for forestry projects under their Joint Crediting Mechanism (JCM), focusing on forests, peatlands and...

Indonesia Backs Safe Harbour Mechanism to Boost Confidence in Global Carbon Markets

Ecobiz.asia – Indonesia has welcomed proposals for a safe harbour mechanism to provide legal certainty for companies purchasing and using carbon credits, as governments...