Ecobiz.asia — Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memimpin kerja sama global dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi sebagai solusi menuju ekonomi hijau berkelanjutan.
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan hal itu dalam High-Level Roundtable at Sustainable Business COP30 (SBCOP) bertajuk “Advancing Indonesia’s High-Integrity Carbon Market: Toward a Green, Resilient, and Inclusive Future” yang digelar di São Paulo, Brasil, Sabtu (8/11/2025).
Forum tersebut diinisiasi oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, dan dihadiri pejabat tinggi Indonesia serta pimpinan organisasi internasional seperti Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat diplomasi iklim Indonesia menjelang COP30 di Belém, Brasil.
Hanif menyampaikan bahwa Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan karbon melalui penerapan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK).
Regulasi tersebut memperluas mekanisme perdagangan karbon nasional, termasuk pasar karbon sukarela, sekaligus membuka peluang kolaborasi internasional yang berbasis integritas dan transparansi.
“KLH/BPLH berkomitmen memastikan setiap unit kredit karbon Indonesia memiliki nilai lingkungan yang nyata, terverifikasi, dan berintegritas tinggi. Ini bukan sekadar mekanisme pasar, tapi jembatan hijau yang menghubungkan Indonesia dengan dunia,” ujar Hanif.
Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui KLH/BPLH telah membuka perdagangan karbon sukarela internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRA) dengan lima independent crediting schemes dunia, yakni Gold Standard for the Global Goals, Global Carbon Council (GCC), Plan Vivo, Verra, dan Puro Earth.
Langkah ini memperluas ruang aksi mitigasi berbasis alam (nature-based solutions) dan teknologi (technology-based solutions), sekaligus memperkuat daya saing pasar karbon nasional di tingkat global.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pentingnya kemitraan global dan kepastian kebijakan dalam mendorong investasi karbon yang berintegritas.
“Indonesia membuka diri bagi investasi karbon internasional yang berlandaskan transparansi dan kredibilitas. Melalui regulasi baru ini, kami ingin memastikan nilai ekonomi karbon tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Hashim.
Hashim menambahkan bahwa forum di São Paulo merupakan langkah nyata Indonesia membangun “jembatan hijau” antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas global.
Sebagai bagian dari agenda COP30, KLH/BPLH juga mengundang investor dan pelaku usaha global untuk berpartisipasi dalam Paviliun Indonesia di Belém, yang akan menampilkan forum seller meets buyer guna mempertemukan penyedia dan pembeli kredit karbon berintegritas tinggi.
Indonesia akan memaparkan potensi kredit karbon hingga 90 juta ton CO₂ ekuivalen (CO₂e) dari aksi mitigasi di sektor kehutanan dan lahan (FOLU), energi, industri, dan pengelolaan limbah. ***
